 |
| Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) |
Pacitansatu.com — Empat kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026), dengan membawa tuntutan yang berbeda, mulai dari percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan harga kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan terhadap program pemerintah. Aksi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Senayan.
Kelompok yang terlibat dalam aksi antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Keempat kelompok tersebut membawa agenda dan sudut pandang berbeda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR RI.
AMPB menjadi salah satu kelompok yang memusatkan perhatian pada isu pemberantasan korupsi. Massa kelompok tersebut mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Aspirasi tersebut menjadi bagian utama dari agenda mereka dalam aksi di depan kompleks parlemen.
Selain persoalan legislasi, AMPB juga membawa aspirasi masyarakat dari Pati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok tersebut menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan sebagai bentuk tekanan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi dan bukan untuk melakukan tindakan kekerasan. Informasi mengenai sikap tersebut perlu dibedakan dari berbagai isu lain yang berkembang di sekitar aksi.
Sementara itu, AMDB membawa tuntutan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sekaligus kondisi ekonomi masyarakat. Sekitar 2.000 warga disebut mengikuti rangkaian aksi kelompok tersebut sebelum bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dengan massa di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka antara lain menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Berbeda dengan dua kelompok tersebut, GERAM membawa agenda yang lebih luas. Aliansi yang terdiri atas sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu menyampaikan 10 tuntutan yang mencakup persoalan demokrasi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kebijakan ekonomi, serta evaluasi sejumlah program pemerintah.
Adapun RMP4 hadir dengan posisi yang berbeda. Kelompok tersebut menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran kelompok dengan sikap yang berbeda tersebut membuat pengamanan dan pengelolaan massa menjadi perhatian aparat di sekitar lokasi demonstrasi.
Dari sisi keamanan, sebanyak 18.504 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan rangkaian aksi di sejumlah titik Jakarta. Pengamanan dilakukan secara berlapis dan personel ditempatkan dalam beberapa zona untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung tertib.
Kepolisian juga melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta. Salah satu langkah yang dilaporkan dilakukan adalah penyekatan pada sejumlah jalur, termasuk kawasan Tol Merak-Tangerang dan jalur arteri di wilayah Serang. Langkah tersebut ditujukan untuk mengendalikan mobilisasi massa menuju Jakarta serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Di tengah pengamanan tersebut, aparat juga dilaporkan mengamankan sejumlah orang yang diduga berpotensi menimbulkan kericuhan. Namun, status hukum dan keterlibatan masing-masing orang harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan resmi aparat penegak hukum. Dengan demikian, dugaan tersebut tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Dampak aksi juga terasa pada lalu lintas di sekitar Senayan dan Jalan Gatot Subroto. Akses Jalan Gatot Subroto di depan kompleks DPR/MPR menuju Slipi ditutup sementara sehingga kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif. Penutupan dilakukan seiring meningkatnya konsentrasi massa di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Penyesuaian juga diterapkan terhadap layanan transportasi publik. PT Transportasi Jakarta melakukan penghentian sementara pada Rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dan Rute 1B Stasiun Palmerah-Dukuh Atas. Sejumlah layanan lain juga mengalami pengalihan atau perubahan lintasan karena kondisi lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Berdasarkan informasi operasional yang tersedia, sejumlah rute Transjakarta yang menuju kawasan Pluit juga mengalami penyesuaian. Beberapa armada dialihkan melalui ruas tol dan tidak melayani sejumlah halte tertentu selama kondisi lalu lintas belum memungkinkan untuk kembali normal. Pengaturan tersebut bersifat situasional mengikuti perkembangan aksi dan kebijakan petugas di lapangan.
Bagi masyarakat yang harus melintasi kawasan Senayan, Slipi, Gatot Subroto, dan sekitarnya, kondisi lalu lintas perlu dipantau secara berkala. Pengguna kendaraan dapat menyesuaikan perjalanan berdasarkan informasi rekayasa lalu lintas dan kondisi terkini di lapangan. Sistem ganjil-genap juga dilaporkan tetap menjadi bagian dari pengaturan lalu lintas Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku.
Rangkaian aksi 27 Agustus 2026 menunjukkan beragamnya aspirasi publik yang disampaikan di ruang demokrasi. Tuntutan kelompok peserta berbeda satu sama lain, sementara aparat berkewajiban menjaga keamanan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib. Sampai informasi ini dihimpun, perkembangan jumlah massa, situasi keamanan, serta perubahan rekayasa lalu lintas masih bersifat dinamis sehingga informasi resmi dari kepolisian dan operator transportasi perlu menjadi rujukan utama. (Rds).
.jpg)
