>
Foto: ilustrasi
Indonesia di Ambang Kehancuran: Pilih Perdamaian, Keadilan, dan
Keberlanjutan—Bukan Krisis
Meningkatnya konflik antara publik dan pejabat negara—yang didorong oleh ketidakadilan
sosial-ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi—mengikis
kepercayaan terhadap lembaga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mengancam kohesi sosial.
Pelarian modal asing, pelemahan rupiah, meningkatnya pengangguran, dan keterlambatan
program iklim dan keberlanjutan menempatkan kesejahteraan masyarakat dan posisi global
Indonesia pada risiko yang serius.
Kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat
keamanan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan publik—untuk mengakhiri
represi dan kekerasan, mencegah fragmentasi politik, dan membuka dialog yang inklusif. Hanya
melalui keadilan, transparansi, dan perlindungan keberlanjutan, Indonesia dapat memulihkan
kepercayaan, menjaga demokrasi, dan menjamin masa depan yang damai dan berkelanjutan.
Seruan dan Ajakan Bersama
Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan,
pelaku usaha, akademisi, aktivis, media, dan masyarakat luas—untuk mengambil langkah
konkret dan menahan diri:
1. Memperkuat kembali tatanan hukum, sosial, nilai gotong royong dan saling menghargai
antar sesama masyarakat.
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum tanpa mengurangi sensitivitas, toleransi dan
penghargaan atas hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas hak publik untuk
memprotes dan mengadu kepada pemerintah.
3. Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen bersama di dalam
pemberantasan KKN sesuai dengan amanat reformasi 98.
4. Segera berantas praktek pengerukan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan
aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan yang sangat berpihak pada
investor dan tanpa menyertakan keikutsertaan masyarakat hukum adat dan lokal
sehingga semakin menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
5. Prioritaskan keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus
korupsi, tanpa pandang bulu.
6. Tegakkan kewibawaan pemerintah. Hentikan kekerasan dan provokasi, baik verbal
maupun fisik.
7. Perkuat komunikasi publik yang jujur, transparan, dan menghormati masyarakat.
8. Buka ruang dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor
swasta untuk mencari solusi bersama.
9. Tingkatkan seluruh kinerja cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara
signifikan, sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam demokrasi.
10. Lindungi inisiatif, proyek keberlanjutan, program dan pelaku usaha yang mendukung
penanganan krisis iklim berbasis prinsip keadilan iklim agar generasi sekarang dan
mendatang Indonesia tidak merugi dan kehilangan kepercayaan global.
Kita harus ingat: Indonesia lebih besar dari satu generasi, satu kelompok, atau satu
kepentingan politik.
Memerbaiki bangsa ini membutuhkan kerjasama lintas-sektor dan komitmen kolektif untuk
menempatkan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Jakarta 1 September 2025
1. Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School
2. Jalal, Praktisi Keberlanjutan/Thamrin School
3. Achmad Syarifuddin, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB)
4. Dicky Edwin Hindarto, the Mall Explorer
5. Paul Butarbutar, ICRES
6. Mubariq Ahmad, Thamrin School
7. Fabby Tumiwa, IESR
8. Sonny Mumbunan, Thamrin School
9. Nadia Hadad, MADANI Berkelanjutan
10. Fitrian Ardiansyah, Thamrin School
11. Ari Mochamad, Thamrin School
12. Dian Afriyanie, Thamrin School.
13. Eka Melisa, Thamrin School
14. Eko Teguh Paripurno, PSMB UPN Veteran Yogyakarta
15. Victor Rembeth, Pendeta
16. Syamsul Ardiansyah. Thamrin School
17. Brigitta Isworo, Thamrin School
18. Anindito, Thamrin School
19. Dian Abraham, Thamrin School
20. Sita Supomo, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA)/Thamrin School
21. M. Ali Yusuf, Thamrin School
22. Hizbullah Arief, Hijauku.com
23. Ibrahim Ali-Fauzi, Thamrin School
24. Bernadinus Steni, Thamrin School
25. Nur R. Fajar, Thamrin School
26. Gita Syahrani, BLESS Indonesia
27. Alfred Sitorus - Koalisi Pejalan Kaki
28. Laode M. Syarif, Pengajar Hukum Lingkungan
Narahubung:
1. Farhan Helmy (WA 082117821871)
2. Jalal (WA 08119694488)
3. Ahmad Syariffudin (WA 0816897959 )
4. Sita Supomo (WA 0811177219)
5. Gita Syahrani (WA 081802000025)
Email: info@peacejusticeid.org
Link Dokumen Lengkap: https://tinyurl.com/45xw9tas
Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian
Pernyataan – 1 September 2025
Tempat: Sekretariat KPBB/Kantor Pusat Thamrin School, Gedung Skyline, Lantai 16, Jl. MH
Thamrin No. 09, Menteng, Jakarta Pusat
