>
 |
| Refleksi akhir tahun DEEP Indonesia |
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan kegelisahan sekaligus harapan tentang arah demokrasi dan digitalisasi Indonesia pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa persoalan bangsa hari ini bukan lagi soal ketersediaan data, tetapi kemampuan bersama untuk memanfaatkannya.
Dalam forum kajian strategis yang digelar Deep Intelligence Research (DIR), Neni menyampaikan bahwa data kini melimpah di berbagai sektor kehidupan. Namun, tanpa penggunaan yang tepat, data hanya akan menjadi tumpukan angka yang tidak menghasilkan perubahan. “Ketika big data sudah ada, pertanyaannya: how the next? Bagaimana kita bergerak dan dengan siapa kita bergerak? Karena di era seperti ini, kolaborasi adalah kunci,” ujar Neni, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal aktif dalam isu demokrasi, kebijakan publik, dan teknologi. Kehadiran mereka membawa warna dan perspektif yang berbeda dalam melihat tantangan tahun 2025. Prof. Rhenald Kasali, pendiri Rumah Perubahan, menjadi salah satu tokoh yang banyak menyoroti perubahan perilaku masyarakat di era digital dan perlunya adaptasi cepat dari pemerintah maupun sektor bisnis. Hadir pula Andi Widjajanto, politisi dan analis kebijakan dari PDIP, yang menegaskan bahwa tata kelola negara harus semakin responsif dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Dari sisi riset dan komunikasi, Atmaji Sapto Anggoro sebagai Direktur Komunikasi DIR memaparkan betapa pentingnya big data dalam menyampaikan pesan yang tepat kepada publik, terutama di tengah derasnya informasi digital. Tokoh legislatif seperti H. Oleh Soleh dari Komisi XI DPR turut memberi pandangan mengenai peran kebijakan fiskal dan anggaran dalam mendorong digitalisasi yang inklusif dan tepat sasaran. Dua sekjen partai politik, Muhammad Sarmuji dari Golkar dan Muhammad Kholid dari PKS, ikut memberikan perspektif tentang bagaimana data dapat memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Sementara itu, Yuhronur Efendi, Bupati Lamongan, membagikan pengalaman daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan satu pesan yang sama: tantangan demokrasi, hukum, ekonomi, dan tata kelola negara tidak dapat dihadapi secara terpisah. Dibutuhkan langkah bersama yang melibatkan semua disiplin ilmu. Neni mengingatkan bahwa perubahan di era digital berlangsung sangat cepat, bahkan memasuki fase yang disebut “zaman kuantum” di mana keputusan harus diambil jauh lebih presisi dan adaptif. Menurutnya, data hanya akan bermakna jika pemerintah, akademisi, legislator, teknolog, pelaku kebijakan, dan masyarakat sipil bekerja dalam satu ekosistem kolaboratif yang solid. Tanpa kolaborasi, Indonesia akan terlambat mengejar percepatan perubahan global. Karena itu, Neni mendorong agar setiap sektor berkomitmen untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan. Deep Intelligence Research (DIR), lembaga riset yang berdiri pada tahun 2025, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan teknologi kecerdasan buatan, DIR membantu mengolah big data agar pemerintah dan sektor bisnis dapat mengambil keputusan yang cepat, akurat, transparan, dan sesuai kebutuhan publik. (af) |
