>
 |
| Gambar: ilustrasi AI Pacitansatu.com -(25/01/25), Fenomena organisasi yang mengeluhkan keterbatasan dana saat hendak menjalankan visi dan misi kian banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi sosial, pendidikan, kepemudaan, hingga komunitas pemberdayaan masyarakat sering kali memiliki program yang dinilai progresif dan solutif, namun pelaksanaannya tersendat karena satu persoalan utama, yakni pendanaan. Kondisi ini memunculkan stigma internal bahwa setiap program hanya dapat berjalan jika tersedia anggaran. Situasi tersebut umumnya muncul pada tahap implementasi program. Berbagai gagasan yang telah dirumuskan melalui forum musyawarah, rapat kerja, dan dokumen perencanaan akhirnya mandek di meja konsep. Kalimat “mana duitnya?” menjadi respons yang berulang setiap kali ide baru diajukan, sehingga roda organisasi bergerak lambat dan kehilangan momentum. Pengamat manajemen organisasi dunia, Peter Ferdinand Drucker, menegaskan bahwa kekuatan utama organisasi tidak terletak pada besarnya dana, melainkan pada kejelasan tujuan. Dalam bukunya Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Drucker menyatakan, “The best organizations are not those with the most resources, but those that make the best use of what they have.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keterbatasan dana seharusnya tidak mematikan kreativitas dan daya juang organisasi. Pandangan serupa disampaikan oleh pakar manajemen organisasi asal Kanada, Henry Mintzberg. Ia menilai banyak organisasi gagal berkembang karena terlalu terjebak pada pendekatan anggaran dan prosedur administratif. “Organizations are about people, not budgets,” ujar Mintzberg dalam berbagai forum akademik, yang menekankan bahwa manusia adalah penggerak utama organisasi, sementara dana hanya alat pendukung. Di Indonesia, persoalan ketergantungan dana juga menjadi sorotan akademisi. Dr. Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bagong Suyanto, menyebut bahwa banyak organisasi sosial kehilangan daya kritis dan militansi kader akibat orientasi berlebihan pada anggaran. “Ketika dana dijadikan syarat mutlak bergerak, maka ide hanya akan berhenti sebagai wacana,” ujarnya dalam diskusi nasional tentang keberlanjutan organisasi masyarakat. Data riset yang dirilis oleh Pusat Studi Organisasi dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa sekitar 62 persen organisasi lokal mengalami stagnasi program dalam tiga tahun terakhir akibat persoalan pendanaan. Namun riset yang sama mencatat, organisasi yang memiliki jejaring kolaborasi dan partisipasi komunitas yang kuat tetap mampu menjalankan program meski dengan dana terbatas. Budaya organisasi turut memperkuat persoalan ini. Setiap usulan kegiatan sering kali lebih dulu diukur dari sisi anggaran, bukan dari urgensi dan dampak sosialnya. Menurut Dr. Eko Prasetyo, M.Si, pengamat kebijakan publik UGM, “Budaya bertanya soal dana sebelum membahas tujuan justru melemahkan imajinasi gerakan dan keberanian untuk memulai.” Kondisi tersebut berdampak langsung pada kader dan relawan. Semangat pengabdian perlahan terkikis karena organisasi seolah bergerak seperti proyek. Dr. Anies Baswedan, akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah menyampaikan bahwa “Gerakan sosial yang sehat lahir dari semangat, bukan dari proposal semata.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya menghidupkan nilai dan visi sebelum bicara anggaran. Meski demikian, para ahli sepakat bahwa dana tetap merupakan kebutuhan penting. Tantangannya adalah membedakan antara kebutuhan dana dan ketergantungan dana. Prof. Dr. Rhenald Kasali, pakar manajemen dari Universitas Indonesia, menilai bahwa organisasi perlu bersikap adaptif. “Tanpa dana organisasi akan kesulitan berkembang, tetapi tanpa inovasi, dana sebesar apa pun tidak akan membawa perubahan,” ujarnya. Tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas juga membuat organisasi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan aspek pendanaan. Program dituntut terukur, transparan, dan berdampak. Menurut Dr. Teten Masduki, praktisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, “Kepercayaan publik akan tumbuh jika organisasi mampu mengelola dana secara jujur dan bertanggung jawab.” Sejumlah praktisi menyarankan agar organisasi mulai membangun strategi pendanaan berkelanjutan. Diversifikasi sumber dana, penguatan unit usaha organisasi, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran. Pendekatan ini juga memperluas ruang gerak organisasi. Selain strategi pendanaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Organisasi dengan kader kreatif dan adaptif dinilai lebih tahan terhadap keterbatasan finansial. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dan penggagas social business, pernah menyatakan, “Poverty is not created by poor people, but by the system.” Pernyataan ini sering dijadikan rujukan bahwa keterbatasan dana dapat diatasi melalui sistem dan inovasi. Pakar ekonomi sosial menegaskan bahwa dana seharusnya diposisikan sebagai instrumen, bukan tujuan. Ketika dana menjadi orientasi utama, visi dan misi organisasi berisiko tereduksi menjadi proyek jangka pendek. Sebaliknya, jika visi dijadikan kompas, maka dana akan mengikuti melalui kepercayaan dan dukungan publik. Dalam konteks tersebut, organisasi dituntut melakukan refleksi internal secara serius. Evaluasi terhadap budaya kerja, pola pikir, dan strategi pergerakan menjadi langkah penting agar organisasi tidak terjebak dalam siklus stagnasi. Keberanian memulai program sederhana dinilai sebagai indikator organisasi yang dinamis. Menelisik persoalan ini, para pakar sepakat bahwa masa depan organisasi ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan ide, manusia, dan dana. Visi tanpa strategi pendanaan akan rapuh, namun dana tanpa visi akan kehilangan arah. Di titik inilah organisasi diuji, apakah terus berhenti pada pertanyaan “mana duitnya”, atau berani bergerak untuk membuktikan bahwa gagasan dapat hidup melalui kolaborasi, inovasi, dan keberanian bertindak. (af) |
