>
PACITAN – Ancaman anomali iklim ekstrem "El Nino Godzilla" pada 2026 diprediksi akan membawa dampak kekeringan yang lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah dengan topografi Karst seperti Kabupaten Pacitan dinilai berada di garis depan kerentanan krisis air bersih. Merespons kondisi ini, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pacitan mengajak pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD).
Anggota Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC Jawa Timur, Bambang Setyo Utomo, S.Pd., M.MB., menegaskan bahwa Pacitan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan respons saat bencana sudah terjadi (responsif). Paradigma harus diubah menjadi antisipatif sebelum puncak kekeringan tiba.
"Pacitan ini unik. Kawasan Karst Gunung Sewu seperti di Donorojo, Punung, dan Pringkuku itu sangat rawan. Kalau kemarau panjang sedikit saja, luweng dan sumber air bawah tanah langsung menyusut drastis. El Nino Godzilla ini bukan main-main, kita harus bersiap dari sekarang," tegas Bambang, Senin (13/4).
Bambang mendorong BPBD Kabupaten Pacitan dan pemangku kepentingan terkait untuk segera mengimplementasikan pedoman AMPD yang ditopang oleh tiga pilar utama.
Pertama, pilar Informasi Risiko Berbasis Dampak (Impact-Based Forecasting). "Kita tidak bisa hanya melihat prakiraan curah hujan dari BMKG. Informasi itu harus diterjemahkan: kalau hujan turun di bawah normal dan Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 30 hari, apa dampaknya bagi DAS Grindulu? Apa dampaknya bagi lahan tadah hujan di wilayah Pacitan? Ini yang disebut pemicu aksi (trigger)," paparnya.
Kedua, Perencanaan Aksi Antisipatif dan Kontinjensi. Bambang menyoroti pentingnya langkah pra-bencana. "Jangan tunggu air habis baru kirim tangki. Sekarang, di fase kesiapsiagaan ini, mulai inventarisasi armada truk tangki, baik milik pemerintah maupun swasta. Segera pre-posisi atau tempatkan tandon-tandon air komunal di desa-desa zona merah sebelum mata air di sana benar-benar kering," ujar pria alumni Magister Manajemen Bencana dari UPN Veteran Yogyakarta ini.
Selain masalah air bersih, ia juga mewanti-wanti potensi gagal panen (puso) dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan hutan jati.
Ketiga, Mekanisme Pendanaan Cepat (Rapid Financing). Menurut Bambang, ini adalah pilar krusial agar rencana aksi tidak terhambat birokrasi. Ia menyarankan agar Pemkab Pacitan tidak ragu menetapkan Status Siaga Darurat lebih awal jika indikator pemicu sudah terpenuhi.
"Status Siaga Darurat itu kunci. Begitu SK Bupati turun, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa langsung digunakan untuk sewa armada atau beli air baku. Kepala desa juga harus didorong menggunakan Dana Desa untuk mitigasi, misalnya bikin sumur resapan atau pipanisasi. Libatkan juga dana CSR perusahaan di Pacitan biar tidak tumpang tindih," jelasnya. Harapannya, pembiayaan ini juga menggandeng lembaga filantrofi yang ada di kabupaten Pacitan seperti Lazismu dan lain-lain.
Menghadapi El Nino ekstrem, MDMC dengan LazisMu Pacitan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan BPBD dan seluruh elemen Pentahelix di Pacitan. "Ini kerja bareng. Sinergi antara data iklim yang akurat, respons cepat lintas dinas, dan pendanaan yang fleksibel adalah kunci agar masyarakat Pacitan, khususnya di daerah krisis air, bisa melewati kemarau ini dengan aman," pungkas Bambang. (red)*
