>
Laporan bertajuk "Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era" menegaskan, istilah "krisis air" atau "stres air" sudah tidak lagi relevan. Dunia saat ini sedang menghadapi kondisi pasca-krisis, di mana kerusakan cadangan air bumi sudah mencapai tahap ireversibel atau mustahil untuk dipulihkan kembali.
Data PBB menunjukkan angka yang bikin merinding. Sejak tahun 1990-an, separuh dari danau-danau besar di dunia telah menyusut drastis. Tak hanya itu, 70 persen akuifer atau cadangan air tanah utama terus terkuras habis. Dampaknya nyata, sebanyak 2 bilion orang di dunia kini terpaksa hidup di atas tanah yang perlahan ambles akibat penyedotan air tanah yang ugal-ugalan.
Lalu, apa bedanya stres air, krisis air, dan pailit air? Laporan yang dipimpin oleh ilmuwan Kaveh Madani ini merincinya secara blak-blakan:
Water Stress: Tekanan tinggi pada ketersediaan air yang sifatnya masih bisa dipulihkan (reversible).
Water Crisis: Lonjakan kelangkaan akut akibat guncangan sesaat yang masih bisa diatasi (overcome).
Water Bankruptcy (Pailit Air): Kondisi kritis di mana manusia tekor karena terus-menerus menguras "tabungan" air alam (seperti gletser dan air tanah dalam) melebihi batas pengisian ulangnya.
Penggiat Kebencanaan UPN Buka Suara: Daerah Jangan Terkecoh!
Merespons alarm keras dari PBB tersebut, alumni Magister Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta, Bambang Setyo Utomo, S.Pd., M.M.B., ikut angkat bicara. Menurutnya, ancaman ini bukan lagi sekadar cerita fiksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang sedang mengintai berbagai daerah di Indonesia.
"Ini peringatan yang sangat rasional. Kita di daerah tidak bisa lagi menggunakan pola pikir mitigasi kuno atau sekadar pemadam kebakaran—yang kalau musim kemarau datang baru sibuk bagi-bagi bantuan air bersih pakai tangki, lalu setelah itu dianggap selesai," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (28/5/2026).
Bambang meminta pemerintah daerah dan masyarakat tidak terkecoh dengan kondisi wilayah yang tampak hijau atau basah di permukaan saat musim penghujan tiba. Ia mengingatkan adanya bahaya Anthropogenic Drought, yaitu bencana kekeringan yang justru dipicu oleh keserakahan aktivitas manusia sendiri.
"Banyak yang merasa aman-aman saja. Padahal, neraca hidrologi di bawah tanah mereka sebenarnya sudah tekor atau defisit parah karena air yang disedot jauh lebih banyak daripada kemampuan alam untuk mengisi kembali. Begitu wilayah tersebut benar-benar 'pailit air', taruhannya luar biasa besar. Fondasi pangan akan goyah, ekonomi macet, dan ujung-ujungnya memicu konflik sosial di masyarakat," tegas praktisi kebencanaan ini.
Lebih lanjut, Bambang mendesak otoritas terkait untuk segera merombak total paradigma tata kelola air nasional. Fokus penanganan harus digeser dari yang awalnya sekadar manajemen krisis jangka pendek, menjadi manajemen kepailitan air (bankruptcy management) yang lebih jujur, ketat, dan berbasis sains demi melindungi sektor-sektor krusial seperti pertanian dan pemukiman warga.
"Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah serta gerakan komunitas lokal berbasis kearifan budaya harus segera diarahkan untuk menghadapi realitas baru ini. Kita harus belajar hidup dalam batas hidrologis yang baru sebelum semuanya terlambat," pungkasnya. (Elp)
